Text

Optimalisasi pemerintah dalam pengelolaan sampah di kawasan pemanfaatan umum mangrove (kpu-m) kota langsa

XML

Share :
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

---

Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah pesisir merupakan salah satu isu lingkungan yang paling krusial dan mendesak di Indonesia. Setiap tahun, diperkirakan jutaan ton limbah padat, khususnya plastik, masuk ke perairan laut melalui aliran sungai maupun aktivitas antropogenik di kawasan pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan degradasi ekosistem laut, mengancam keberlanjutan biota pesisir, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya kelautan. Gampong Kuala Langsa, Kota Langsa, merupakan salah satu wilayah pesisir yang masih menghadapi permasalahan serius terkait penanganan sampah, yang berimplikasi negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hak setiap orang atas lingkungan bersih dan sehat merupakan amanah langsung oleh Negara Indonesia termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan konstitusi ini diperkuat dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu bentuk pengelolaan lingkungan adalah penanganan dari pemerintah Kota Langsa sebagai pemangku kebijakan, kewajiban ini termuat dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Langsa, khususnya di wilayah pesisir KPU-M Kuala Langsa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang optimalnya peran pemerintah dalam pengelolaan sampah serta kendala sarana dan prasarana yang belum memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan sampah di Kuala Langsa, mengetahui peran Pemerintah Kota Langsa dalam menangani sampah di wilayah pesisir, serta merumuskan strategi optimalisasi peran pemerintah dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, pemerintahan gampong, serta masyarakat Kuala Langsa, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Langsa telah berupaya memberikan teguran kepada masyarakat di titik-titik daerah rawan sampah sebagai langkah awal. Adapun faktor penyebab dan kendala dalam pengelolaan sampah di wilayah KPU-M yaitu kurang memadainya tempat pembuangan sampah di Gampong Kuala Langsa. Adapun tindak lanjut optimalisasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup akan menambah tempat pembuangan sampah di tahun 2025. Partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi multi-stakeholder dalam hal pengelolaan sampah di Kawasan pesisir Kuala langsa harus dilakukan sebagai penanggulangan. Selain itu, penelitian lanjutan dan aksi peduli sampah dari komunitas masyarakat dapat diterapkan dengan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar untuk mendukung optimalisasi peran pemerintah secara lebih efektif. Kata kunci: Optimalisasi Pemerintah, Pengelolaan Sampah, KPU-M Lingkungan Pesisir.